Piagam Madinah dan Demokrasi

Kali ini aku ingin berbagi sedikit perihal Demokrasi dan Piagam Madinah, karena banyak orang mengatakan bahwa demokrasi tidak sejalan dengan ajaran Islam. Desclaimer dulu bahwa tulisan ini aku ringkas dan aku mengedit dengan bahasa yang aku pahami dari buku Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer karya Ayang Utriza Yakin, untuk mendapat informasi secara utuh bisa baca dibukunya langsung!


Sekilas tentang Piagam Madinah


Piagam Madinah (al-Shahifah al-Madinah/al-Mitsaq al-Madinah) atau Konstitusi Madinah adalah perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah sebagai pemimpin besar umat Islam (Muhajirin dan Anshar) ketika beliau baru sampai di kota tersebut dengan kaum mayoritasnya adalah kaum Yahudi Madinah yang terdiri dari beberapa kabilah, disamping keyakinan kelompok minoritas. Komposisi pertama yang dilakukan Rasulullah ialah menjajaki komposisi demografis agama dan sosial dari penduduk Madinah. Komposisi kedua, Rasulullah melakukan sensus penduduk, yang menurut data terakhir pada buku Ali Bulac berjudul Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global ditemukan 10.000 penduduk: 1.500 kaum Muslimin, 4.000 kaum Yahudi dan 4.500 kaum musyrikin. Maka sangat jelas bahwa kaum Muslimin masih minoritas saat itu sehingga sebagai pemimpin besar kaum Muslimin, Rasulullah melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi masyarakat yang multi-agama dan multi-etnis. Kaum Muslimin terdiri atas Muhajirin dan Anshar, kaum Yahudi terdiri atas Banu Qaynuqa, Banu Nadhir dan Banu Qurayzah, dan kaum musyrikin terdiri atas masyarakat Arab yang menyembah berhala (paganisme) dan kepercayaan lama.


Tindakan pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Muslimin, yakni Muhajirin dan Anshar di kediaman Anas Ibn Malik. Setelah berhasil, beliau melanjutkan langkah kedua, yakni penyatuan semua komunitas yang ada di Madinah dengan mengadakan perjanjian bersama kaum Yahudi atas dasar aliansi dan kebebasan beragama. Dengan berhasilnya perjanjian ini, maka kekuatan sosial-politik Madinah di bawah kekuasaan penuh Rasulullah. Perjanjian inilah kemudian kita kenal Piagam Madinah. Piagam ini menjadi pijakan untuk realisasi proyek sosial yang pluralis, maka akan lahir sebuah masyarakat yang egaliter, partisipatif dan demokratis.


Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah


1. Persamaan
Maksudnya persamaan derajat dan persamaan keadilan, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas di kalangan masyarakat. Persamaan dan keadilan terkandung dalam pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40 dengan prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di hadapan hukum dan memperoleh hak sosial tanpa melihat status sosial, agama, suku maupun jenis kelamin.


2. Kebebasan
Kebebasan beragama tertuang dalam pasal 25 yang berbunyi, “Kaum Yahudi dari Banu Auf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agam mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. (Kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan din mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat lalim dan jahat, merusak diri dan keluarga mereka.” Dalam pasal ini agama tidak menjadi pemisah. Kaum Yahudi dan musyrikin tidak diposisikan sebagai ‘wilayah perang/dar al-harb’ dan kaum Muslimin sebagai ‘wilayah damai/dar al-Islam’ tetapi mereka hidup dalam satu tempat sebagai umat yang hidup dalam dan berdasarkan kedamaian.


3. Hak Asasi Manusia
Walaupun dalam piagam ini tidak secara eksplisit menyebutkan HAM, namun semangat poin-poin seperti kebebasan beragama dan egalitarianisme sudah mencakup aspek ini. Al-Qur’an secara tegas memperhatikan perihal HAM (QS. Al-Isra’: 70). Contohnya, Rasulullah ketika khutbah perpisahan (khutbah al-wada’), “Sesungguhnya hidupmu, hartamu dan harga dirimu adalah berharga (suci) bagi kalian seperti hari ini, bulan ini…” pada akhir khutbahnya beliau menegaskan “Bukankah telah kusampaikan?” sebanyak tiga kali dan beliau menyuruh agar orang-orang yang hadir pada saat itu agar menyampaikan pada yang tidak hadir. Demikian Rasulullah ingin menekankan HAM. Pada sejarah perjalanan Indonesia pun sebagai negara yang demokratis, menaruh perhatian yang sangat besar bahkan sempat ingin dibuat Piagam HAM.


4. Musyawarah (syura)
Kata syura berasal dari akar kata syawaramusyawaratan berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah Indonesia disebut musyawarah yang artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Dalam Al-Quran, kata syura ada dalam beberapa ayat, yakni QS. Al-Baqarah: 233 berarti kesepakatan, QS. Ali Imran: 159 Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat berkenaan dengan peristiwa Uhud, dan QS.Al-Syura: 38 agar umat Islam mementingkan musyawarah dalam berbagai persoalan. Musyawarah merupakan inti dari demokrasi.

—-
Sebenarnya masih banyak aspek yang terkandungan dalam Piagam Madinah yang berhubungan dengan demokrasi, seperti: Persatuan dan kesatuan pada pasal 1, 15, 17, 25 dan 37. Pembelaan pada negara pada pasal 24, 37, 38 dan 44.

Wallahu ‘alam.

Penulis:

Blog tanpa tema, tulisan seadanya, semoga ada manfaatnya! hehe.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s